Tulisan blog ini mengkaji bagaimana gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama hidup berdampingan dan berkembang dalam konteks sejarah masyarakat Korea, dan merefleksikan apakah teori Barat dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena ini.
Gerakan sosial tidak lagi dipandang sebagai fenomena patologis yang memicu konflik di luar institusi sosial yang ada. Sebaliknya, gerakan sosial diakui sebagai fenomena sosial yang normal dan tak terelakkan yang mengupayakan dan mencapai perbaikan kelembagaan. Secara historis, gerakan buruh telah memperjuangkan hak-hak atas kehidupan yang manusiawi, dan gerakan perempuan dinilai sebagai pencapaian signifikan yang mengangkat status sosial perempuan dan mendorong reformasi kelembagaan.
Namun, ruang dan posisi bagi gerakan sosial untuk berakar dalam masyarakat Korea relatif terbatas. Industrialisasi pesat yang dipimpin negara, yang dilambangkan dengan istilah 'pertumbuhan terkompresi', berlangsung dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekaligus memperdalam kontradiksi etnis dan kelas. Meskipun beragam gerakan sosial meletus selama proses ini, rezim otoriter membatasi mereka melalui penindasan fisik dan ideologis yang kuat. Mengingat ruang yang secara inheren terbatas bagi gerakan sosial untuk berakar, gerakan sosial Korea mau tidak mau mengalami keterlambatan pertumbuhan, baik dalam skala maupun kapasitas.
Dalam konteks sejarah yang unik ini, gerakan sosial Korea mengembangkan karakteristik yang khas. Sementara di Barat, gerakan yang berpusat pada buruh (disebut "gerakan sosial lama") dan gerakan yang berfokus pada isu (disebut "gerakan sosial baru") yang berfokus pada perempuan, lingkungan, dan minoritas muncul dalam fase yang berbeda, di Korea kedua gerakan ini berkembang secara bersamaan dalam periode yang hampir sama.
Gerakan sosial lama di Barat bertujuan membangun negara kesejahteraan berdasarkan kompromi kelas antara kapital, buruh, dan negara. Tujuan mereka meliputi keadilan distributif, keseimbangan kelas, dan perwujudan kehidupan yang bermartabat melalui kemakmuran materi. Setelah tujuan-tujuan ini sebagian besar tercapai, sumber-sumber konflik baru muncul dalam masyarakat yang menjamin kehidupan yang bermartabat. Sumber-sumber ini meliputi diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap minoritas, kerusakan lingkungan, militerisme, dan struktur Perang Dingin. Untuk mengatasi isu-isu ini, sebuah bentuk gerakan baru muncul: gerakan sosial baru.
Gerakan sosial baru berkembang secara pluralistik dan pascamaterialistik, berpusat pada identitas dan nilai yang beragam, alih-alih relasi kelas ekonomi. Gerakan-gerakan ini menempatkan anggota masyarakat yang terpinggirkan sebagai subjek dan bersifat reflektif, berupaya melengkapi dan memperluas keterbatasan gerakan sosial lama. Khususnya, gerakan sosial baru tidak bergantung pada ideologi kelas tunggal; mereka mencakup beragam bidang dan tema, mengupayakan perubahan sosial berdasarkan solidaritas dan kerja sama.
Namun, kekhasan masyarakat Korea membuat penyederhanaan perbedaan ini sulit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gerakan sosial baru tumbuh bersamaan sebelum gerakan sosial lama dapat mewujudkan kompromi kelas dalam politik institusional dan menjamin kehidupan yang manusiawi. Akibatnya, beberapa kritikus berpendapat bahwa gerakan sosial baru memecah-belah kekuatan pendorong transformasi sosial yang komprehensif dan bertindak sebagai penghambat demokratisasi.
Namun, kritik semacam itu mungkin berasal dari kesalahpahaman yang timbul akibat kurangnya pemahaman tentang bagaimana gerakan sosial baru berkembang dan tujuannya. Melampaui sekadar ekspresi identitas, gerakan sosial baru Korea mengejar tujuan konkret dan praktis: memperluas hak-hak dasar anggota masyarakat dan mewujudkan demokrasi partisipatif. Hal ini jelas berbeda dari gerakan sosial baru Barat, yang berfokus pada identitas dan otonomi individu.
Singkatnya, sementara gerakan sosial baru Barat mengejar arah postmodern yang melampaui 'proyek modern', gerakan sosial baru Korea bertujuan untuk mengatasi ketidaklengkapan modernitas dan kendala pramodern secara bersamaan. Dalam masyarakat Korea, di mana bahkan institusi modern pun masih belum lengkap, gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama tidak saling eksklusif. Sebaliknya, keduanya terjalin oleh orientasi yang sama: mengatasi kontradiksi industrialisasi dan keterbatasan demokrasi. Pada akhirnya, kedua gerakan tersebut bergerak menuju masyarakat yang demokratis dan adil, meskipun melalui cara yang berbeda.
